SURABAYA – Insan pers dituntut tetap skeptis, kritis, berimbang, dan disiplin melakukan verifikasi dalam memberitakan industri kelapa sawit. Di tengah derasnya kampanye negatif dan persaingan industri minyak nabati, media diharapkan mampu menyajikan informasi berbasis data serta membuka ruang dialog bagi seluruh pihak.
Pesan tersebut disampaikan Anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat, Usman Kansong, dalam Workshop Jurnalistik PWI–GAPKI, Rabu (18/11/2026).
Usman menegaskan, media harus menjalankan fungsinya sebagai ruang publik untuk dialog dan pertukaran informasi, bukan sekadar menjadi saluran penyampaian klaim sepihak. Setiap tuduhan yang menyudutkan industri sawit, termasuk terkait kerusakan lingkungan, harus diuji melalui proses verifikasi. Begitu pula informasi atau siaran pers yang berisi pujian terhadap industri sawit tidak boleh diterima begitu saja tanpa pemeriksaan fakta.
Menurutnya, kritik terhadap suatu pihak tidak boleh berujung pada pembenaran klaim dari pihak lain. Prinsip keberimbangan tetap harus dijalankan dengan memberikan kesempatan kepada pihak yang diberitakan untuk menyampaikan klarifikasi.
Ia juga mengingatkan media agar tidak menghapus berita secara sembarangan ketika terjadi kekeliruan, melainkan melakukan koreksi secara transparan sesuai ketentuan kode etik jurnalistik.
“Kode etik itu membolehkan koreksi, tapi tidak membolehkan takedown,” tegas Usman.
Ia menilai penghapusan berita tanpa mekanisme yang semestinya berpotensi disalahgunakan, bahkan kerap dijadikan alat untuk melakukan pemerasan terhadap pihak tertentu.
Usman mengatakan, prinsip kehati-hatian tersebut semakin penting karena industri sawit kerap menghadapi berbagai kampanye negatif, termasuk tekanan dari Uni Eropa melalui kebijakan seperti RED II, fat tax, serta pelabelan produk bebas minyak sawit. Menurutnya, isu tersebut tidak terlepas dari dinamika persaingan antarminyak nabati, seperti rapeseed dan kedelai.
Dalam kondisi demikian, media perlu menyajikan informasi secara proporsional dan berdasarkan data agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai industri sawit, termasuk tantangan, dampak, serta kontribusinya.
Ia juga menyoroti fenomena post-truth, ketika opini dan persepsi kerap lebih dominan dibandingkan fakta. Usman merujuk studi Loso Judijanto, peneliti Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS), yang menyimpulkan media turut berperan dalam memperkuat persepsi negatif terhadap sawit.
“Jadi kita semua, orang-orang media, ikut memperkuat,” ujarnya di hadapan peserta workshop yang terdiri dari kalangan jurnalis.
Usman mengakui masih terdapat pemberitaan yang mengutip sumber tidak bertanggung jawab tanpa melakukan konfirmasi kepada pihak industri. Di sisi lain, tuntutan kecepatan dalam media daring sering kali membuat proses konfirmasi tertunda, sehingga informasi yang belum terverifikasi terlanjur membentuk persepsi publik.
Karena itu, ia mengingatkan jurnalis agar lebih cermat dalam menyusun judul dan menentukan framing berita. Hal tersebut dinilai penting karena tidak semua pembaca mengakses berita secara utuh, bahkan banyak yang hanya membaca judul.
Dalam materinya, Usman turut membahas sejumlah isu yang kerap dialamatkan kepada industri sawit dengan membandingkannya terhadap data dan hasil penelitian. Di antaranya, tudingan bahwa sawit rakus air, persoalan banjir dan longsor, serta praktik monokultur.
Ia menyampaikan sejumlah hasil penelitian yang menurutnya perlu menjadi pembanding terhadap klaim tersebut, termasuk mengenai pemanfaatan air oleh tanaman sawit dan faktor penyebab banjir maupun longsor. Ia juga menyinggung praktik monokultur yang lazim diterapkan dalam berbagai sistem pertanian dunia.
Perspektif ilmiah mengenai produktivitas dan karakteristik tanaman sawit turut disampaikan Dr. Nuzul Hijri Darlan, Peneliti Ahli Madya bidang ilmu tanah, agroklimatologi, dan hidrologi pada Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) PT Riset Perkebunan Nusantara.
Dalam pemaparannya, Nuzul menjelaskan bahwa kelapa sawit memiliki produktivitas minyak yang relatif tinggi dibandingkan sejumlah komoditas minyak nabati lainnya. Sawit disebut mampu menghasilkan sekitar 3,6–4,0 ton minyak per hektare per tahun, sedangkan rapeseed berkisar 0,6–0,8 ton, kedelai 0,4–0,6 ton, dan bunga matahari 0,4–0,5 ton per hektare per tahun.
Ia juga menjelaskan Indonesia memiliki kondisi agroklimat yang mendukung pertumbuhan kelapa sawit, mulai dari penyinaran matahari sepanjang tahun, curah hujan sekitar 2.000–3.000 milimeter per tahun, hingga suhu rata-rata 24–32 derajat Celsius. Dalam paparannya, Nuzul turut menyampaikan bahwa minyak sawit tidak mengandung kolesterol.
Dengan karakteristik dan produktivitas tersebut, Nuzul menilai kelapa sawit memiliki posisi strategis dalam mendukung berbagai kebutuhan nasional.
“Kelapa sawit merupakan komoditas strategis yang berperan besar dalam ketahanan pangan, penyediaan energi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” ujarnya.
Dari perspektif industri, Ketua Bidang Komunikasi GAPKI, Dr. Bandung Sahari, menyoroti besarnya kontribusi sawit dalam memenuhi kebutuhan minyak nabati dunia, di tengah keterbatasan lahan dan meningkatnya permintaan global.
Menurutnya, kelapa sawit mampu memasok sekitar 35 persen kebutuhan minyak nabati dunia dengan penggunaan lahan kurang dari 10 persen dari total lahan tanaman minyak. Namun, tantangan ke depan semakin besar seiring pertumbuhan kebutuhan konsumsi.
Bandung memaparkan, apabila produksi bertahan pada tingkat 2025, Indonesia diproyeksikan menghadapi defisit sawit sebesar 27 juta ton pada 2050. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut tanpa ekspansi lahan, produktivitas minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) perlu ditingkatkan dari 3,3 menjadi 5,0 ton per hektare per tahun.
Karena itu, ia menilai peningkatan produktivitas harus berjalan beriringan dengan prinsip keberlanjutan. Bandung juga menyampaikan bahwa sekitar separuh sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) nasional, yakni 587 dari total 1.211 sertifikat, berasal dari anggota GAPKI.
“Sawit yang berkelanjutan adalah kepentingan bersama bagi petani, industri, negara, dan generasi mendatang,” tulis Bandung dalam materinya.
GAPKI, lanjutnya, terbuka untuk berbagi data dan mengundang jurnalis melihat secara langsung praktik pengelolaan perkebunan sebagai bagian dari upaya membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai industri sawit.
Menutup pemaparannya, Usman Kansong menekankan pentingnya komunikasi yang terencana dan terbuka antara industri dengan media. Ia mendorong GAPKI menerapkan strategi komunikasi terpadu, mulai dari konsultasi, mediasi, diplomasi, advokasi, lobi, hingga manajemen reputasi.
Menurutnya, upaya membangun komunikasi yang baik memang tidak mudah dan membutuhkan dukungan anggaran, tetapi harus terus dilakukan karena dinamika isu dan kritik terhadap industri sawit akan terus berkembang.
Ia juga meminta perusahaan memberikan ruang kepada jurnalis untuk melakukan verifikasi, termasuk menyediakan akses informasi dan bersedia memberikan hak jawab apabila terdapat pemberitaan yang dinilai tidak tepat.
Jika ditemukan dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik, Usman mengingatkan agar industri menempuh mekanisme yang sesuai, yakni melaporkannya kepada Dewan Pers, bukan langsung kepada kepolisian. Sementara pelanggaran kode perilaku wartawan, termasuk praktik pemberitaan yang digunakan untuk mengancam atau memeras, dapat dilaporkan kepada organisasi pers terkait.
Usman menegaskan Dewan Kehormatan PWI berkomitmen menegakkan kode perilaku wartawan dan menjaga profesionalisme insan pers.
Melalui workshop tersebut, media dan industri sawit diharapkan dapat membangun komunikasi yang lebih terbuka, saling menghormati independensi, serta mengedepankan data dan fakta dalam menghadapi berbagai isu. Dengan demikian, publik dapat memperoleh informasi yang berimbang, kritis, dan dapat dipercaya mengenai industri kelapa sawit.












