Bangkinang Kota – Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) menggelar Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam rangka Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2025, bertempat di Aula Tabano Stanum Resort Bangkinang, Selasa (22/7/2025)
Pelatihan ini mengusung tema “Pengintegrasian PPRG dalam Renstra OPD”, sebagai bentuk komitmen daerah dalam memperkuat implementasi PUG melalui perencanaan dan penganggaran yang lebih adil dan inklusif di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kampar, Dr. Hj. Misharti, S.Ag. M.Si. yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa integrasi gender dalam perencanaan pembangunan daerah bukan sekadar kewajiban administratif, namun merupakan bagian dari upaya strategis untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
“Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender adalah bagian dari pembangunan berkelanjutan. Dengan PPRG, kita pastikan bahwa kebijakan dan program yang dirancang oleh OPD tidak bias gender dan mampu menjawab kebutuhan seluruh kelompok masyarakat,” ujar Wakil Bupati.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas PPKBP3A Kabupaten Kampar Drs. Edi Afrizal, M.Si. menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan memberikan pemahaman teknis kepada seluruh peserta, terutama tim perencana dari setiap OPD, agar mampu mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan seperti Renstra dan RKA.
“PUG tidak hanya tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan saja, tapi seluruh OPD harus memahami peranannya masing-masing dalam mengidentifikasi isu gender dan merumuskannya dalam bentuk program yang terukur,” ungkap Kadis KB.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidang perencanaan dan penganggaran responsif gender Provinsi Riau.
Melalui pelatihan ini, diharapkan seluruh OPD mampu menyusun dokumen perencanaan yang berpihak pada keadilan gender dan mendukung pencapaian indikator PUG secara lebih maksimal di tahun-tahun mendatang.(adv)
