Bangkinang Kota – Bupati Kampar, Ahmad Yuzar,S.Sos.,MT memimpin langsung pertemuan strategis dengan Anggota Komisi V DPR RI, Dr. Syahrul Aidi Ma’zat, Lc., MA., bersama jajaran balai ke-PU-an se-Provinsi Riau. Selasa (3/06/2025).
Kegiatan penting ini digelar di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kampar dan menjadi momentum koordinasi pembangunan infrastruktur strategis di wilayah Kabupaten Kampar.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Bupati Kampar Dr. Misharti, S.Ag, M.Si, Kepala Bappeda Kabupaten Kampar, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kampar, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Kampar serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam sambutannya, Bupati Ahmad Yuzar menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan dari Komisi V DPR RI, khususnya dari Dr. Syahrul Aidi Ma’zat yang selama ini konsisten memperjuangkan program-program pembangunan infrastruktur untuk Kabupaten Kampar di tingkat pusat.
“Kami menyambut baik kehadiran Bapak Dr. Syahrul Aidi dan seluruh balai ke-PU-an dari Kementerian PUPR RI. Ini adalah kesempatan emas untuk menyampaikan kebutuhan riil pembangunan infrastruktur di Kampar, mulai dari jalan, jembatan, irigasi, hingga perumahan rakyat,” ungkap Bupati.
Pertemuan tersebut membahas berbagai program prioritas yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR RI, seperti perbaikan infrastruktur jalan penghubung antar-kecamatan, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi pertanian, serta pengembangan kawasan permukiman yang layak huni di daerah terpencil.
Dr. Syahrul Aidi Ma’zat dalam kesempatan tersebut menyampaikan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi dan usulan Pemerintah Daerah Kampar dalam program-program strategis nasional.
Sementara itu, masing-masing kepala OPD menyampaikan paparan singkat terkait kebutuhan dan usulan program yang bisa disinergikan dengan balai-balai teknis dari Kementerian PUPR RI, seperti Balai Jalan Nasional, Balai Wilayah Sungai, Balai Perumahan, dan lainnya.
Pertemuan ini ditutup dengan diskusi terbuka dan penyusunan tindak lanjut yang akan dijadikan sebagai bahan koordinasi lintas sektor, baik ditingkat provinsi maupun pusat.(adv)
