BANGKINANG KOTA – Pemerintah Daerah Kabupaten dibawah kepemimpinan Bupati Kampar H Ahmad Yuzar dan Wakil Bupati Kampar Dr Hj Misharti menaruh perhatian besar terhadap kondisi infrastruktur di wilayah Kabupaten Kampar.
Demikian ditegaskan oleh Bupati Kampar H Ahmad Yuzar yang dikonfirmasi melalui Wakil Bupati Kampar Dr Hj Misharti, Ahad (07/06/2026) siang, dari Bangkinang Kota.
“Pemda Kampar sangat berkomitmen terhadap kondisi jalan yang rusak saat ini. kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar segera ditindaklanjuti karena ini tentu berdampak pada perekonomian masyarakat,” ungkap Wabup dengan tegas.
Pemda Kampar, juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah peduli terhadap kondisi jalan yang rusak di wilayah kabupaten kampar termasuk Tapung. Ini artinya masyarakat ikut berkontribusi dalam pembangunan melalui informasi yang disampaikan kepada pemimpin untuk segera ditindaklanjuti dan mendapatkan perhatian untuk diperbaiki.
“Membangun daerah itu tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah saja, semua pihak harus terlibat sesuai dengan peran dan fungsi nya masing-masing. Sinergitas antara Pemda dengan seluruh lapisan masyarakat itu sangat dibutuhkan dalam pembangunan,” jelas Misharti yang akrab disapa Sijilbab Ungu.
Dalam memperbaiki kondisi infrastruktur di kabupaten Kampar, terutama di wilayah Tapung Raya yang viral saat ini, lanjut Wabup bahwa telah dilakukan berbagai langkah dan upaya baik komunikasi dan koordinasi langsung maupun secara administrasi.
“Tentu dalam memperbaiki kondisi infrastruktur ini tidak mudah terutama dalam kondisi efesiensi anggaran, tapi kita harus tetap memberikan perhatian dan prioritas terhadap jalan, jembatan dan lainnya yang berkaitan dengan kondisi daerah kita. Untuk jalan yang rusak di Tapung Raya itu, Pemda Kampar sudah berkoordinasi dangan pemerintah provinsi Riau melalui Dinas terkait,” imbuhnya.
Sedangkan untuk jalan nasional, Wabup menjelaskan, bahwa Pemda Kampar juga melakukan berbagai langkah dan upaya serta melalui koordinasi dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum lewat Balai Pengelolaan Jalan Nasional.
“Selain pihak Pemprov Riau dan Kementrian, Pemda Kampar juga berkomunikasi secara berjenjang melalui legislatif baik tingkat kabupaten, provinsi dan DPR RI agar secara bersama-sama mencari solusi supaya segera dapat diperbaiki sehingga berdampak bagi masyarakat dalam sektor perekonomian, baik angkutan maupun distribusi barang,” ungkap Wabup.
Ditegaskan Wabup, perbaikan infrastruktur ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari Pemda Kampar saja, tapi ada regulasi dan aturan yang harus diikuti.
“Contoh jika jalan merupakan aset Pemkab, maka itu menjadi tanggungjawab Pemda Kampar. Tapi jika itu jalan provinsi dan nasional, tentu itu menjadi kewenangan mereka pula. Tentu tidak mungkin, Pemda Kampar diam, tapi tetap kita sampaikan dan berkomunikasi dengan pihak provinsi maupun pusat agar menjadi atensi. Jika jalan rusak, tentu sangat berdampak pada kelancaran arus lalu lintas kendaraan , barang dan orang untuk menunjang perekonomian masyarakat. Terkait jalan rusak di wilayah Tapung Raya yang menjadi tanggung jawab Pemprov Riau dan Pemerintah Pusat, tentu kita sampaikan melalui koordinasi dan administrasi. Semoga jalan yang rusak di Tapung Raya segera diperbaiki oleh pihak terkait,” tutup Wabup mengakhiri wawancara.
